BERITAINEWS MAKASSAR — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia (Basarnas RI) menggelar kegiatan review kerja sama di Kantor Basarnas Makassar Selasa 2 Desember 2025, dalam rangka meningkatkan kesiapan penanggulangan bencana dan kecelakaan di wilayah perbatasan.
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Basarnas RI, Didi Hamzar, ini fokus pada adaptasi perjanjian kerja sama dengan Timor Leste dan Papua Nugini (PNG) agar lebih relevan dan dinamis sesuai kondisi saat ini.
Menurut Didi Hamzar, review ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ada, dengan tujuan utama memastikan dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata.
“Kerja sama ini adalah sesuatu yang sangat dinamis. Harapan kita, dengan adanya kesepakatan ini, semua keterbatasan yang kita miliki bersama masing-masing pihak dapat diatasi, sehingga jika terjadi apa-apa di perbatasan, kita bisa secara cepat memberikan bantuan pada situasi darurat, pada kecelakaan, dan bencana,” tegas Didi Hamzar di Makassar.
Didi Hamzar menjelaskan bahwa kerjasama ruang lingkup yang mencakup tiga poin utama yang bersifat operasional dan adaptif:
Uji Komunikasi Berkala: Melakukan pengujian komunikasi secara rutin antara posko Basarnas dan lembaga SAR negara tetangga untuk memastikan jalur koordinasi selalu siap.
Latihan SAR Gabungan: Melaksanakan latihan bersama (manufat) yang melibatkan petugas, sistem, posko, hingga pengerahan sumber daya lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan bersama.
Operasi SAR Gabungan: Mengarah pada operasi SAR gabungan kapal yang sebenarnya, misalnya jika terjadi tenggelam atau kecelakaan di perbatasan, memungkinkan bantuan SAR dapat diberikan secara cepat tanpa hambatan batas wilayah administrasi.
Penguatan kerja sama ini juga didorong oleh tuntutan global. Sebagai anggota aktif International Maritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO), Indonesia berada di bawah audit internasional mengenai kesiapan tanggap daruratnya di wilayah perbatasan.
“Ini merupakan salah satu tuntutan, karena Indonesia, sebagai anggota IMU dan IKU, kita diaudit, kita melihat seberapa jauh kesiapan kita ini jika ada kecelakaan atau musibah di perbatasan,” jelas Didi.
Khusus untuk Timor Leste, pertemuan di Makassar ini berfungsi sebagai tahapan yang konsolidasi untuk memastikan MoU yang sudah dimiliki tidak hanya berhenti di atas kertas. Konsolidasi ini melibatkan perwakilan langsung dari Timor Leste serta Kepala Kantor SAR yang bertabrakan langsung dengan negara-negara tersebut, yaitu Kepala Kantor SAR Ambon, Maumere, dan Kupang.
Meskipun demikian, Basarnas memastikan bahwa sistem Bantuan Kendali Operasi (BKO) juga akan dikirimkan dari kantor-kantor terdekat seperti Makassar atau Biak jika diperlukan sumber daya tambahan.
“Makanya hari ini kita sudah hadirkan teman-teman dari Timor Leste dan ini kita masih konsolidasi sehingga nanti kerja kita ini konstruktif untuk kita bawa ke sidang yang lebih tinggi. Di situ akan kita mufakatkan lagi,” tutup Didi Hamzar, menekankan pentingnya sinergi untuk menghadapi tantangan darurat yang semakin kompleks, termasuk situasi bencana yang kerap memutus komunikasi dan infrastruktur. (bas)