BERITAINEWS, JAKARTA — Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Sinergi lintas sektor tersebut diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 yang digelar di Manado, Senin (27/10).
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama memperkuat ketahanan pangan nasional. “Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri sejumlah kementerian, gubernur se-Sulampua, serta lembaga terkait, Ricky mengapresiasi kinerja TPID dan TPIP yang berhasil menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) per September 2025. Ia menilai, pengendalian inflasi pangan bukan hanya soal stabilitas harga, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan pangan.
Ricky mengungkapkan, inflasi pangan di kawasan Sulampua masih dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem dan serangan hama. Karena itu, BI mendorong penguatan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu — untuk menstabilkan harga komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar.
Selain itu, BI juga mendorong percepatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memperlancar distribusi pangan, terutama untuk wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik. Ricky menambahkan, seluruh agenda pengendalian inflasi diharapkan sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD, dan pelaku usaha lokal untuk memperkuat rantai pasok daerah.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, turut menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarwilayah. Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota. “Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID harus proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama melalui skema business-to-business,” ujar Yulius.
Ia mencontohkan keberhasilan Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara yang menyalurkan hasil panen langsung ke perusahaan daerah, serta model kemitraan rantai pasok antara petani, UMKM, dan ritel modern di Sulawesi Selatan. Kolaborasi tersebut dinilai efektif dalam memperkuat efisiensi distribusi dan menekan fluktuasi harga.
Kegiatan GNPIP Sulampua 2025 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua yang dipimpin Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Dalam kesempatan itu, Ferry menekankan pentingnya efisiensi logistik pangan melalui fasilitas subsidi ongkos angkut dan jalur tol laut untuk mempercepat distribusi ke daerah terpencil.
Dari rapat tersebut disepakati tiga langkah strategis: penurunan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025, penguatan pasokan hortikultura dan perikanan dengan smart farming serta cold storage, serta penguatan logistik dan pembiayaan melalui sinergi KAD, BUMN logistik, dan optimalisasi KUR Alsintan.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem, memperkecil disparitas harga antarwilayah, dan mendorong efisiensi distribusi pangan agar stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulampua semakin terjaga.(**)