BERITAINEWS MAKASSAR — Di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pusat, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar menjadi tuan rumah pertemuan penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Kota Makassar, Muhammad Ambar Sallatu, didampingi oleh Kepala UPT BPHTB, Andi Firmansyah Syamsuddin A. Idjo, memimpin Rapat Kerja Sama yang menyusun strategi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pertemuan yang diadakan di Ruang Rapat Lt. 3 Kantor BAPENDA Kota Makassar ini bertujuan untuk membahas strategi optimalisasi pengumpulan pajak pusat dan pajak daerah di Kota Makassar.
Rapat yang berlangsung pada Selasa, 30 September 2025 ini, dihadiri oleh perwakilan kunci dari institusi ketiga, menandakan komitmen bersama untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengelolaan penerimaan negara dan daerah. Fokus diskusi utama adalah bagaimana mengintegrasikan sistem dan strategi pemungutan pajak agar lebih efisien, efektif, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Makassar.
Muhammad Ambar Salatu, dalam berbagai hal, tekanan pentingnya kolaborasi lintas sektoral. “Optimalisasi pemungutan pajak bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Ini adalah tugas bersama yang membutuhkan koordinasi dan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, dalam hal ini DJP dan DJPK, dengan pemerintah daerah seperti BAPENDA Kota Makassar,” ujar Muhammad Ambar Sallatu.
Ia menambahkan, “Dengan bersinergi, kita dapat mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan pajak yang mungkin belum tergarap secara maksimal, baik dari sisi pajak pusat maupun pajak daerah.”
Andi Firmansyah Syamsuddin A. Idjo turut memberikan contoh mengenai aspek pemilihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. “Kami di BAPENDA berkomitmen untuk terus berinovasi dalam sistem pemungutan BPHTB. Kerjasama dengan DJP dan DJPK akan sangat membantu kami dalam bertukar informasi dan praktik terbaik, sehingga proses pemungutan BPHTB dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah,” jelasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum awal untuk merumuskan langkah-langkah konkret. Beberapa agenda yang dibahas meliputi penyelarasan data wajib pajak, integrasi sistem informasi perpajakan, serta upaya penindakan terhadap potensi pelanggaran perpajakan. Diskusi juga menyentuh bagaimana dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat dialokasikan secara lebih efektif, sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.
Rapat Kerja Sama ini menegaskan posisi Kota Makassar yang proaktif dalam mengelola aspek fiskal demi kemajuan kota. Dengan sinergi yang terjalin antara BAPENDA Kota Makassar, DJP, dan DJPK, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak, yang nantinya akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. (*)