BERITAINEWS MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dengan sigap memimpin upaya adaptasi dan pemulihan, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan meski tanpa kantor fisik. “Sementara ini kami berkantor di masing-masing rumah,” ujar Supratman ditemui rumah jabatan Rabu, 3 September 2025, menjelaskan pola kerja sementara yang diterapkan. Namun, ini bukan berarti aktivitas kedewanan terhenti.
“Kegiatan terkait dengan proses kedewanan itu tetap berjalan lewat Zoom,” tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga agar tugas-tugas legislasi tidak terhambat, bahkan di tengah keterbatasan fasilitas.
Untuk proses administrasi kata Supratman, “kami menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah kota Makassar, “jadi Balai Kota menjadi pusat penyerahan urusan administrasi.
Menurutnya tantangan terbesar saat ini adalah menemukan kantor sementara setelah kejadian, “Sebenarnya dari kemarin dan beberapa hari yang lalu pasca kejadian sudah beberapa tempat yang kita kunjungi untuk permintaan gedung termasuk sewa, jelas Ketua Supratman. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil pasti. “Sampai dengan saat ini belum ada yang memutuskan untuk mengiyakan mana gedung-gedung yang bisa kita sewa.
“Ada beberapa lokasi yang telah kami kunjungi secara langsung, Yakni: Universitas 17, Kantor Perumnas, Faisal Gedung milik Kementerian Pendidikan, dan kantor PWI, kalau misalnya tidak terpakai dan pihak provinsi juga mau menyewakan kita ya tidak apa-apa kalaupun dikasih pinjam alhamdulillah buat kami.
Untuk pembiayaan sewa, Supratman memastikan, “kita akan tetap melakukan Anggaran perubahan dan ini tetap berjalan. “Jadi sementara ini, beberapa anggota dewan memanfaatkan ruang pribadi, termasuk rumah jabatan Ketua DPRD, sebagai tempat operasional anggota dewan.
Meskipun menghadapi kesulitan logistik, agenda legislatif tetak berjalan, seperti pembahasan anggaran perubahan tetap menjadi prioritas utama. “Proses perubahan sudah berjalan termasuk paripurna malam itu kan adalah paripurna mendengar pandangan walikota tentang perubahan anggaran 2025,” ungkapnya. Paripurna selanjutnya untuk mendengarkan pandangan akhir fraksi juga akan segera menyusul.
Dalam menunjang kelancaran beberapa kegiatan termasuk banggar dan paripurna kita akan melakukan mungkin lewat zoom meeting.” Namun, kebutuhan fasilitas dasar perkantoran menjadi sangat mendesak. “Fasilitas perkantoran karena tidak ada kursi meja komputer dan lain-lain sebagainya tidak ada,” keluhnya.
Sementara itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menanggapi secara rinci pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Melalui rapat paripurna virtual, Rabu (3/9/2025) dari Kantor Balai Kota Makassar, Munafri memaparkan alasan penyesuaian anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif, Munafri menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi-fraksi DPRD.
“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar, “jelasnya. (bn)