BERITAINEWS MAKASSAR — Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar Muhammad Mario Said menghadiri acara sinergi antara pemerintah kota Makassar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Makassar.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan mengacu pada Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 yang diluncurkan oleh KPK, pemerintah daerah dapat mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Momentum sinergi ini terwujud dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan di Balai Kota Makassar pada Rabu, 15 Oktober 2025, yang juga dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.
Kegiatan ini menjadi arena krusial untuk membahas berbagai upaya strategi guna memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, baik sektor eksekutif maupun legislatif. Kehadiran langsung pimpinan KPK, yaitu Wakil Ketua Johanis Tanak dan Direktur Koordinasi dan Pengawasan Wilayah IV Edi Suryanto, disambut hangat oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, beserta Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.
Kehadiran para petinggi KPK ini bukan sekedar formalitas. Mereka hadir untuk memberikan pemahaman mendalam, berbagi kiat-kiat praktis, serta memaparkan strategi pencegahan korupsi secara dini kepada seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemkot dan DPRD Makassar. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun kesadaran dan kapasitas antikorupsi di semua lini kapasitas kota.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam kesempatan tersebut, menekankan pentingnya komitmen antikorupsi yang tidak hanya berhenti pada retorika. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan terintegrasi dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan. “Pemberantasan korupsi tidak akan bisa berjalan kalau hanya di mulut, hanya di awang-awang saja. Ini harus nyata di tengah-tengah kita dalam menjalankan pemerintahan,” tegas Munafri di hadapan pimpinan KPK. Pernyataan ini merupakan penegasan bahwa Makassar tidak ingin terjebak dalam lip service, melainkan tekad untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip integritas dalam kerja sehari-hari.
Rapat koordinasi ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, Ketua DPRD Makassar, Supratman, beserta jajaran pimpinan dan anggota legislatif, serta para perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar. Sinergi yang terjalin dalam forum ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk membangun budaya antikorupsi yang meresap ke seluruh lapisan birokrasi Kota Makassar.
Pada akhirnya, tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan senantiasa mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Melalui kolaborasi erat dengan KPK dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan, Makassar optimis dapat menjadi contoh kota yang berhasil membangun benteng demi masa depan pembangunan yang lebih baik. (bn)