Komunitas Ojol Makassar-Gowa-Maros Tolak Potongan 10 Persen, Nilai Skema 20 Persen Masih Adil

Berita Inews
Berita Inews
Berita Inews

BERITAINEWS, MAKASSAR – Gelombang penolakan terhadap usulan pemotongan komisi driver ojek online dari 20 persen menjadi 10 persen terus meluas. Kali ini, penolakan datang dari komunitas ojol di wilayah Makassar, Gowa, dan Maros. Ratusan pengemudi dari berbagai komunitas menyuarakan sikap tegas: mereka tidak setuju dengan perubahan skema komisi yang selama ini mereka nilai sudah adil dan bermanfaat.

Ketua komunitas Unit Reaksi Cepat Makassar Gowa Maros (URC MGM), Budi Yaya, menilai skema komisi 20 persen bukan sekadar potongan, melainkan bagian dari sistem yang memberikan perlindungan nyata bagi para mitra driver. Menurutnya, potongan tersebut selama ini disertai dengan sejumlah fasilitas penting.

Bacaan Lainnya

“Kami dapat asuransi, layanan bantuan 24 jam, GrabBenefits, dan pusat pengaduan yang aktif. Kalau sistem seperti ini diubah begitu saja, yang paling terdampak tentu kami sendiri,” ujar Budi.

Pandangan serupa disampaikan Yohanes, Ketua Komunitas Grab Bike Sektor Manggala. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas operasional platform digital. Menurutnya, penurunan potongan tanpa strategi yang matang justru bisa memicu gangguan layanan dan berdampak pada penghasilan driver.

“Kalau aplikasinya sehat, driver juga aman. Jangan hanya lihat angka potongannya. Tanpa promo dan insentif, orderan bisa sepi. Itu jauh lebih berbahaya bagi kami,” jelasnya.

Sementara itu, Nurmila Burhan dari Grab Gowa Community mengingatkan bahwa ekosistem transportasi online tidak hanya menyangkut driver, tapi juga pelaku usaha kecil yang mengandalkan layanan ini. Ia menganggap usulan penurunan potongan terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan dampak menyeluruh.

“Platform ini menopang logistik UMKM. Jangan ambil keputusan hanya karena tekanan segelintir pihak yang tidak tahu kondisi di lapangan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Arif Budianto dari Grab Hero Community menyatakan bahwa skema 20 persen tidak menjadi masalah selama aplikator tetap memberikan manfaat yang jelas. Menurutnya, skema tersebut justru memberi ruang bagi perusahaan untuk menyediakan dukungan berupa promosi, pelatihan, dan perlindungan untuk mitra.

“Yang penting aplikator transparan dan konsisten dengan komitmennya. Potongan itu kembali ke kami dalam bentuk fasilitas yang memang kami butuhkan,” pungkas Arif.(**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *