BERITAINEWS MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan tidak main-main. Upaya pembenahan, penataan, dan penertiban di sekitar aliran sungai dan kanal terus digenjot, menandai babak baru dalam pengelolaan ekosistem udara perkotaan.
Langkah strategis ini mengemuka dalam Rapat Teknis Pemkot Makassar bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jeneberang yang berlangsung di Balai Kota, Kamis ini. Kamis, 21 Agustus 2025.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam kesempatan tersebut, pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan wilayah sungai dan kanal bisa berjalan maksimal. Ia menyoroti adanya sejumlah titik krusial yang kewenangannya berada di bawah balai, bukan pemerintah kota, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif yang terintegrasi.
“Pertemuan ini kami gunakan untuk menyampaikan harapan agar kita bisa bergerak bersama, menyamakan perspektif. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diintervensi langsung oleh pemerintah kota karena merupakan kewenangan balai,” ujar Munafri, menekankan urgensi sinergi.
Rapat teknis ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret untuk memperkuat kolaborasi antara Pemkot Makassar, BBWS Jeneberang, dan instansi terkait. Tujuannya jelas: menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan aliran sungai dan kanal kota yang menjadi nadi kehidupan perkotaan.
Untuk mengatasi hambatan dan memastikan program berjalan efektif, Munafri mengusulkan penguatan kolaborasi melalui payung hukum berupa nota kesepahaman (MoU) atau regulasi bersama. “Itu akan memudahkan intervensi pemerintah dalam pelayanan masyarakat, khususnya terkait pembersihan wilayah yang selama ini sulit dijangkau Pemkot,” jelasnya. Dengan adanya payung hukum, diharapkan pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, memungkinkan gerak cepat dalam menangani masalah kebersihan.
Visi kolaborasi Munafri tidak berhenti di BBWS Jeneberang saja. Ia juga menyoroti perlunya kerja sama dengan instansi lain seperti Balai Pemeliharaan Jalan. Kasus seperti Pertamina kawasan dan titik-titik jalan strategis lainnya memerlukan penanganan kebersihan dan penataan lingkungan yang terintegrasi, termasuk dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kita diharapkan ada pembagian tugas yang jelas. Jadi bukan hanya balai pemeliharaan sungai, tapi juga balai jalan,” tegas Munafri. “Semua kita rangkul agar masalah kebersihan dan pengaturan di sekitar jalan maupun sungai bisa diselesaikan bersama.”
Komitmen ini menggambarkan semangat Makassar untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan tertata, di mana sungai dan kanal tidak lagi menjadi bagian yang terabaikan, melainkan aset yang terjaga keindahannya melalui kolaborasi yang kokoh antar pemangku kepentingan.