BERITAINEWS, Jakarta — PT Vale Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan melalui pengembangan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Proyek ini mencakup pembangunan smelter pengolahan nikel, dengan fokus kegiatan hingga akhir 2025 masih pada tahap konstruksi dan penambangan direncanakan mulai 2026.
Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, menyatakan komitmen tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. “Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Menurut Budiawansyah, komitmen itu dijalankan dengan dukungan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai regulasi dan standar lingkungan.
Penegasan ini disampaikan Budiawansyah saat menjadi penanggap dalam peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI) yang digelar Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa sebelum penambangan dilakukan, PT Vale selalu menyusun kajian hidrologi untuk mengelola air limpasan tambang. “Kualitas air limpasan harus memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dialirkan ke badan air,” katanya.
Kajian hidrologi tersebut mencakup pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran limpasan, data curah hujan, hingga perhitungan potensi erosi dan sedimentasi. Selain itu, dilakukan pemantauan rutin kualitas air pada titik-titik yang telah ditentukan. “Ini menjadi wujud nyata kami dalam mengelola lingkungan,” ujar Budiawansyah.
Terkait pembukaan lahan, Budiawansyah menyebutkan total areal IUPK yang telah dibuka mencapai 880,3 hektare atau sekitar 4,3 persen dari total wilayah izin. Untuk kawasan hutan lindung, luas bukaan mencapai 82,4 hektare atau 0,4 persen dari total wilayah.
Ia juga meluruskan data pembukaan lahan pada periode 2024–2025. “Total bukaan lahan baru menurut catatan kami adalah 487,9 hektare, bukan 854,29 hektare sebagaimana disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,” tegasnya.
Mengenai isu kesehatan masyarakat, khususnya di Desa Hakatutobu, Budiawansyah menekankan bahwa keselamatan lingkungan dan masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan. Ia menjelaskan bahwa wilayah desa tersebut berada pada daerah aliran sungai yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale.
Sebagai perbandingan, Budiawansyah menyebut praktik pertambangan berkelanjutan telah diterapkan PT Vale di Sorowako, Sulawesi Selatan. Praktik tersebut mengantarkan perusahaan meraih berbagai penghargaan, antara lain PROPER Emas 2024 dari KLHK dan Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025.
“Kami mengapresiasi kajian yang dilakukan dan menjadikannya referensi perbaikan. Transparansi adalah cara membangun kegiatan yang lebih baik, dan kami terbuka menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Budiawansyah.(*)
