BERITAINEWS MAKASSAR — Patroli keamanan dan ketertiban masyarakat (Patroli Trantibum) secara signifikan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sepanjang Jalan Cenderawasih dan Jalan Nuri pada Selasa, 5 Agustus 2025. Operasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat ini melibatkan 70 personel Satpol PP.
Patroli dipimpin oleh Firman Ibrahim, S.STP, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, yang menggarisbawahi komitmen instansi untuk menjaga situasi tertib.
Bapak Firman Ibrahim didampingi oleh Syamsuar, S.E., M.Adm.Pmb, Kepala Satuan Patroli Roda Dua (Kanit Paronda), menekankan upaya terkoordinasi untuk menjangkau area yang ditentukan secara efisien.
Kekuatan besar yang terdiri dari 70 personel menunjukkan sifat patroli yang komprehensif, mencakup area-area penting yang rawan gangguan ketertiban umum. Selama operasi, tim berfokus pada penanganan tantangan umum yang mengganggu ketertiban umum, khususnya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan atau langsung di badan jalan.
Aktivitas ini seringkali mengganggu arus lalu lintas, menimbulkan risiko keselamatan, dan menghambat pemanfaatan ruang publik secara estetis dan fungsional.
Beberapa pedagang kaki lima yang ditemui selama patroli disapa dan diedukasi mengenai peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang publik.
Personel Satpol PP menekankan pentingnya mematuhi peraturan ini dan menjelaskan dampak negatif dari aktivitas berjualan mereka terhadap sirkulasi lalu lintas serta kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
Komponen edukasi ini merupakan aspek krusial dari strategi Satpol PP, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pedagang tentang pengelolaan ruang publik yang baik. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang prinsip-prinsip perencanaan kota dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi seluruh warga dan pengguna jalan.
Satpol PP menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah demi kepentingan bersama masyarakat. (*)