BERITAINEWS MAKASSAR — Di tengah pergulatan global menghadapi dampak perubahan iklim yang kian ekstrem, Provinsi Sulawesi Selatan tak berdiam diri. Bertempat di ibu kota Makassar sebuah forum penting bertajuk Pertukaran Pengetahuan dan Inovasi (KIE) KONEKSI resmi dibuka. Pada Selasa, 19 Agustus 2025 di Hotel Four Points Makassar.
Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya beradaptasi, namun juga berinovasi demi masa depan yang lebih tangguh.
Dalam Berbagainya, Jufri Rahman menggarisbawahi harapan besar masyarakat akan hasil nyata dan inovasi konkret dari pemerintah. “Masyarakat semua ingin ada hasil, dan ada inovasi yang dilakukan dari pemerintah yang bisa menjadi solusi ke depan,” ujarnya, menyoroti bahwa inovasi kini telah menjadi sebuah keniscayaan.
Rahman tidak segan memaparkan kenyataan pahit yang kini dihadapi Sulawesi Selatan akibat perubahan iklim. Ia menyoroti bagaimana pola cuaca, seperti musim kering yang berkepanjangan, telah menyebabkan tersedianya air bersih menjadi momok tahunan bagi sebagian besar masyarakat. “Itu harus mitigasi,” tegasnya, menunjuk pada kebutuhan mendesak untuk membangun embung-embung di daerah rawan kekeringan saat curah hujan tinggi, sebuah langkah preventif yang krusial.
Isu lain yang tak kalah mengecewakan adalah fenomena tanah longsor. Rahman mengungkapkan perubahan drastis; Dulu hampir tidak pernah terdengar longsor di Sulawesi Selatan bagian utara, kini kejadian tersebut hampir setiap tahun terjadi. Ini menjadi bukti nyata bagaimana perubahan iklim memperparah kondisi geografis, khususnya di daerah lereng yang kini banyak berpenghuni.
“Mitigasinya tentu saja kebijakan kita, semua daerah-daerah di lereng itu sekarang berpenghuni direlokasi,” jelasnya, Merujuk pada langkah relokasi sebagai salah satu bentuk mitigasi. Namun, ia menambahkan, jika tidak bisa menyesuaikan diri, adaptasi juga menjadi suatu keharusan. Ini termasuk relokasi dan reboisasi kawasan yang terdampak, meskipun prosesnya memakan waktu lama. “Tapi itu jauh lebih baik, jangan melakukan hal yang sama sekali,” imbuhnya.
Komitmen Sulawesi Selatan terhadap ketahanan iklim tidak hanya berhenti pada penanganan dampak, namun juga terinstitusi dalam kerangka kebijakan pembangunan. Rahman menekankan bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota yang dievaluasi oleh provinsi harus mencermati isu ini. Terlebih lagi, dalam evaluasi RPJMD provinsi sendiri, pengkajian dampak perubahan iklim menjadi penekanan utama.
Lebih lanjut, Jufri Rahman menyoroti pembangunan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) sebagai acuan strategi. Sulawesi Selatan, dengan garis pantai ratusan kilometer dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut akibat pencairan es di kutub, memiliki urgensi tersendiri untuk mengadopsi kedua konsep ekonomi ini. “Sudah kita masukkan dalam kebijakan di RPJMD kita tahun Sulsel 2025-2030 misalnya,” ungkapnya.
Pentingnya Kesadaran masyarakat, Jufri Rahman menekankan fondasi utama dari semua upaya ini: kesadaran. “Yang paling apa segera harus diselesaikan dalam masalah perubahan itu lebih seperti apa di Sulawesi Selatan yang membawa kesadaran dulu,” tutupnya. Masyarakat yang telah merasakan langsung dampak perubahan iklim, perlu menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah sebuah keniscayaan.
Setelah kesadaran terbangun, barulah langkah mitigasi dan adaptasi dapat diimplementasikan secara efektif. Rahman bahkan merencanakan perencanaan ini dengan anggaran daerah. “Untuk menyusun rencana kerja tahunan, karena kalau tidak pasti DPRD tidak akan menyetujui kita punya APBD tahun depan kalau tidak mengacu pada RPJMD itu,” tegasnya, menunjukkan betapa krusialnya integrasi isu iklim dalam perencanaan anggaran.
Ia juga berharap KIE KONEKSI bukan sekadar forum, melainkan ajang kolaborasi pengetahuan dan inovasi yang meniscayakan Sulawesi Selatan untuk melangkah maju, membangun benteng pertahanan terhadap krisis iklim, dan memastikan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya. Ini adalah janji yang dititipkan pada kebijakan, inovasi, dan kesadaran kolektif. (bas)