BERITAINEWA, MAKASSAR – BANK Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk membahas antisipasi kenaikan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pertemuan berlangsung di Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan BI Sulsel, Rabu, 3 Desember 2025.
HLM tersebut dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri Bupati/Wali Kota se-Sulsel, jajaran Forkopimda, serta berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal. Agenda ini mengangkat tema penguatan pengendalian inflasi dan stabilisasi pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan inflasi Sulsel berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Ia menyebut Sulsel mengalami deflasi sebesar 0,07 persen pada November 2025. “Inflasi kita hingga November berada pada level 2,34 persen. Namun komoditas seperti cabai rawit, angkutan udara, beras, dan telur tetap perlu diwaspadai jelang Nataru,” ujarnya.
Rizki menekankan perlunya kesiapsiagaan pemerintah daerah karena pola konsumsi masyarakat cenderung naik pada periode HBKN. Ia menilai efisiensi rantai pasok menjadi faktor penting menjaga stabilitas harga.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, juga menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada kepala daerah. Ia mendorong percepatan urban farming untuk memperkuat ketahanan pangan di berbagai wilayah.
Selain itu, optimalisasi cold storage serta pemanfaatan teknologi penyimpanan juga menjadi perhatian. “Kita perlu memperpanjang umur simpan ikan dan hortikultura agar tekanan harga dapat ditekan,” kata Fatmawati.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat operasi pasar dan serapan beras SPHP dengan berkoordinasi bersama Bulog. Tindakan ini dinilai penting untuk mencapai stabilitas pasokan menjelang libur panjang.
Dari aspek distribusi, Fatmawati menekankan pentingnya konektivitas jalan dan mitigasi risiko banjir. Menurutnya, hambatan distribusi kerap menjadi pemicu lonjakan harga di daerah.
Ia juga mendorong pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung biaya angkutan komoditas strategis. Komunikasi publik seperti kampanye belanja bijak turut dianggap relevan menekan ekspektasi inflasi masyarakat.
Pemerintah berharap upaya terpadu ini mampu mengawal stabilitas harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan.(**)