BERITAINEWS MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai memfinalkan penyusunan dan penetapan Program Strategis Daerah (PSD) untuk tahun anggaran 2026. Sejumlah proyek berskala besar yang dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan percepatan pembangunan kota masuk dalam daftar usulan awal.
Proyek tersebut meliputi pembangunan stadion, penataan Kawasan Karebosi, pembangunan Stadion Untia, penyelesaian Mal Pelayanan Publik (MPP) Makassar Government Center (MGC), pembangunan sekolah percontohan, hingga peningkatan fasilitas layanan kesehatan berupa puskesmas.
“Program-program yang telah dibahas ini masih berupa usulan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Selasa (6/1/2026).
Andi Zulkifly menjelaskan, pembahasan program prioritas telah dilakukan bersama TAPD dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya untuk menyaring program yang benar-benar siap dilaksanakan serta memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Selanjutnya akan dipresentasikan kepada Wali Kota Makassar untuk ditentukan mana yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Daerah. Setelah itu, Bappeda akan menetapkannya secara resmi,” ujarnya.
Menurutnya, penetapan Program Strategis Daerah mempertimbangkan sejumlah indikator utama, antara lain kebutuhan dan kemampuan anggaran, besarnya dampak bagi masyarakat, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Makassar.
Salah satu program utama yang diusulkan adalah pembangunan stadion. Pada 2025, Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan feasibility study (FS) sebagai kajian akademik yang menilai urgensi dan kelayakan pembangunan stadion.
“Kajian tersebut kini telah rampung dan menjadi dasar pelaksanaan proyek,” tuturnya.
Pembangunan stadion direncanakan menggunakan skema multiyears pada periode 2026–2027. Tahapan awal dimulai dengan tender manajemen konstruksi (MK) untuk penyusunan konsep teknis dan basic design. Selanjutnya dilakukan pematangan lahan di wilayah Ujung Pandang sepanjang 2026, dengan konstruksi fisik dijadwalkan mulai 2027 dan target pemanfaatan pada 2028.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) ditetapkan sebagai leading sector dengan melibatkan lintas OPD, termasuk dinas yang membidangi pertanahan, tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, serta penyusunan dokumen AMDAL.
Selain sektor olahraga, Pemkot Makassar juga mengusulkan pembangunan satu unit sekolah percontohan pada 2026. Aset sekolah berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan, sementara pembangunan fisik dilaksanakan oleh Dinas PU.
“Sekolah ini diharapkan menjadi model peningkatan mutu pendidikan dan rujukan bagi sekolah unggulan lainnya di Kota Makassar,” katanya.
Program strategis lainnya adalah penyelesaian pembangunan MPP Makassar Government Center yang mencakup seluruh lantai bangunan dan interior, agar OPD dapat segera dipindahkan dan pelayanan publik terintegrasi dalam satu pusat layanan terpadu.
Pemkot Makassar juga melanjutkan program Seragam Gratis yang dijadwalkan mulai awal 2026. Berdasarkan evaluasi 2025, pemerintah akan memperbaiki mekanisme pengadaan agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu.
“Pembahasan mekanisme baru telah melibatkan Dinas Pendidikan, Bagian PBJ, serta tim teknis terkait,” jelas Zulkifly.
Pada sektor penataan kota, penataan Kawasan Karebosi kembali diusulkan sebagai proyek strategis daerah dengan skema multiyears. Meski sempat mengalami perubahan desain, tahapan tender dan pendampingan pengadaan telah masuk dalam perencanaan.
Sementara di sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas Pampang Baru dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2026 setelah seluruh tahapan perencanaan rampung pada 2025. Adapun puskesmas lain, seperti di Kecamatan Biringkanaya dan Sudiang, masih dalam tahap kajian kelayakan.
Ia menegaskan, keterlambatan realisasi program prioritas dapat berdampak pada penilaian publik serta pengawasan lembaga pengawas seperti KPK dan BPK.
Selain pembangunan fisik, Pemkot Makassar juga memprioritaskan pengamanan aset daerah melalui percepatan sertifikasi. Dari sekitar 6.000 aset milik pemerintah kota, sekitar 4.000 di antaranya belum bersertifikat.
Pada 2026, sertifikasi aset tanah dan bangunan, khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik, menjadi prioritas. Sebanyak 38 bangunan kantor direncanakan mulai masuk proses sertifikasi sejak Januari 2026 dengan target rampung dalam satu tahun, sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK.
Secara keseluruhan, perencanaan Pemkot Makassar pada 2026 mencakup sekitar 16 program prioritas yang masih akan diseleksi secara ketat oleh Wali Kota Makassar.
“Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan agar seluruh program strategis benar-benar dapat direalisasikan,” pungkas Andi Zulkifly.
.