BERITAINEWS MAKASSAR —Komisi B DPRD Kota Makassar menunda pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap mitra kerja pada Kamis (2/7/2026). Penundaan dilakukan lantaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang diundang tidak dihadiri oleh kepala dinas maupun kepala badan sebagai penanggung jawab utama.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, menegaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum penting untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan realisasi anggaran pada triwulan kedua tahun anggaran 2026.
“Untuk hari ini seluruh dinas mitra kerja Komisi B kita panggil. Tetapi yang hadir tidak ada kepala dinasnya, sehingga rapat tidak kami lanjutkan dan akan dijadwalkan ulang,” kata Hartono.
Menurutnya, kehadiran kepala dinas sangat penting karena mereka merupakan penanggung jawab tertinggi di masing-masing SKPD dan dinilai paling memahami perkembangan program yang telah direncanakan.
Hartono menilai, jika pemaparan hanya disampaikan oleh pejabat yang mewakili, dikhawatirkan informasi yang diterima DPRD tidak utuh sehingga dapat memengaruhi kualitas evaluasi.
“Bagi kami, monitoring dan evaluasi tidak sekadar formalitas. Kami ingin melakukan evaluasi terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026, melihat sejauh mana realisasi program dan serapan anggaran hingga triwulan kedua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Komisi B untuk memastikan pelaksanaan program pada triwulan ketiga berjalan lebih optimal.
Hartono mengungkapkan, pada triwulan pertama perhatian DPRD masih difokuskan pada tahap awal pelaksanaan program. Memasuki triwulan kedua, pihaknya ingin melihat progres yang lebih konkret, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun persentase serapan anggaran.
“Kami ingin mengetahui program apa saja yang sudah berjalan, bagaimana hasilnya, dan apakah target yang telah direncanakan benar-benar tercapai. Dari situ kita bisa menentukan langkah untuk memaksimalkan pelaksanaan program pada triwulan ketiga,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembahasan dalam rapat monev tidak diarahkan pada isu-isu eksternal, melainkan fokus pada presentasi masing-masing SKPD mengenai target kerja, capaian program, serta kendala yang dihadapi selama enam bulan pertama tahun anggaran 2026.
Hartono berharap seluruh kepala dinas dapat menghadiri rapat yang akan dijadwalkan kembali sehingga proses monitoring dan evaluasi berlangsung lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
“Yang ingin kita dalami adalah apa yang sedang terjadi di SKPD hari ini, apa yang sudah dilakukan, dan sejauh mana progresnya. Dengan begitu kita memiliki landasan yang kuat untuk melangkah ke triwulan ketiga,” pungkasnya.(bas)
