BERITAINEWS MAKASSAR —Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mewakili Wali Kota Makassar menyampaikan Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang dilaksanakan secara daring, Jumat (17/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Makassar atas pandangan, masukan, kritik, dan saran yang diberikan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bentuk sinergi yang positif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar juga menyampaikan penghargaan atas apresiasi fraksi-fraksi DPRD terhadap keberhasilan Kota Makassar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dilakukan dengan mempercepat digitalisasi sistem retribusi dan pajak daerah, mendorong inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar sepakat bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran (budget planning) dan percepatan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemerintah juga menjelaskan bahwa rendahnya serapan belanja modal pada sejumlah sektor disebabkan oleh beberapa program strategis yang belum dapat direalisasikan karena kendala teknis, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, persoalan aset, hingga penyempurnaan dokumen perencanaan.
Seluruh program tersebut telah menjadi perhatian pemerintah dan dianggarkan kembali agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
Di bidang pembangunan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran, khususnya pembangunan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
Di saat yang sama, evaluasi berkala terhadap kinerja seluruh perangkat daerah akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa setiap pandangan dan masukan dari DPRD merupakan energi positif bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus melakukan pembenahan.
“Pemerintah Kota Makassar menerima setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Aliyah Mustika Ilham juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengedepankan komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dengan DPRD dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan daerah.
“Kami berharap semangat kemitraan yang telah terbangun dapat terus dipelihara sehingga pembahasan Ranperda ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.
