BERITAINEWS MAKASSAR —Kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar, mendapat sorotan dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Busranuddin Baso Tika.
Busranuddin Baso Tika yang akrab disapa BBT menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, kelangkaan BBM telah mengganggu aktivitas masyarakat, baik pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Terus terang, saya sebagai warga Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, sangat terganggu dengan langkanya BBM,” ujar BBT.
Ia menilai persoalan ketersediaan BBM tidak semestinya menjadi beban masyarakat. Menurut BBT, Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM harus memastikan pasokan tersedia hingga ke tingkat SPBU.
BBT bahkan mempertanyakan pola pengelolaan SPBU yang melibatkan pihak swasta. Menurut dia, apabila Pertamina menjadi pihak yang bertanggung jawab atas ketersediaan BBM, maka pengelolaan SPBU juga seharusnya berada dalam kendali Pertamina.
“Kalau pemilik SPBU itu soal minyak, yang bertanggung jawab adalah Pertamina. Untuk apa ada pemilik SPBU? Lebih baik langsung saja Pertamina yang mengelola SPBU, sekaligus sebagai penyedia dan penanggung jawab BBM,” katanya.
Desak Pertamina Bertanggung Jawab dari Hulu ke Hilir
BBT mendorong Pertamina mengambil tanggung jawab penuh terhadap rantai pasok BBM, mulai dari pengadaan hingga distribusi kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika terjadi kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.
“Jalan keluarnya, sebaiknya Pertamina bertanggung jawab penuh tentang kelangkaan ini. Mulai dari hulu, pembelian minyak, sampai ke penjualan di hilir, harus yang bertanggung jawab adalah Pertamina,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar pengelolaan SPBU berada di bawah Pertamina sehingga persoalan distribusi dan ketersediaan BBM memiliki satu pihak yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban.
BBT menilai pernyataan agar masyarakat tidak panik harus diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM di lapangan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, bukan sekadar imbauan agar tetap tenang.
“Kalau kita sudah butuh, kemudian BBM tidak ada, masih mau bertanggung jawab? Jangan sembarang bilang jangan panik. Karena Pertamina bertanggung jawab tentang ketersediaan BBM, maka dia harus menguasai mulai dari pembelian dari hulu kemudian penjualan di hilir,” ujarnya.
BBT berharap persoalan kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan segera mendapat penyelesaian sehingga masyarakat tidak kembali dihadapkan pada antrean panjang di SPBU.
Ia menegaskan, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan distribusi BBM berjalan normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (Bn)
