BERITAINEWS MAKASSAR —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, juru bicara anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar II, Rahmat Taqwa, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama kegiatan reses bersama camat, lurah, RT/RW, LPM, tokoh masyarakat, serta unsur lainnya.
Rahmat Taqwa mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, anggota DPRD Dapil Makassar II menyusun sepuluh rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar.
Rekomendasi pertama adalah mendorong perluasan akses air bersih melalui peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi distribusi, serta percepatan pembangunan jaringan perpipaan di kawasan yang masih mengalami keterbatasan layanan.
Selain itu, DPRD juga meminta Pemkot meningkatkan kualitas konektivitas melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan, lorong, serta akses penghubung permukiman yang masih membutuhkan penanganan.
Di sektor pengendalian banjir, DPRD mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan drainase melalui normalisasi saluran air dan langkah-langkah antisipasi banjir yang lebih optimal.
Dalam bidang lingkungan permukiman, DPRD mengusulkan penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU), pemasangan CCTV di titik-titik strategis, serta penataan ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan ramah bagi masyarakat.
DPRD juga meminta penguatan pengelolaan kebersihan lingkungan melalui penyediaan sarana persampahan yang memadai, penambahan armada pengangkut sampah, serta edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Pada sektor ekonomi, Pemkot Makassar diharapkan terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menghadirkan program bantuan perlengkapan urban farming bagi kelompok PKK, Karang Taruna, dan komunitas di tingkat kelurahan.
Selain itu, DPRD mengusulkan peningkatan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum melalui pembangunan maupun revitalisasi fasilitas yang telah ada.
Anggota DPRD Dapil Makassar II juga mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan kewilayahan, mulai dari penataan pedagang di fasilitas umum secara humanis hingga penyelesaian persoalan aset dan pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup laporannya, DPRD berharap Pemerintah Kota Makassar terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan cepat menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik di Kota Makassar. (Bas)
