Polda Sulsel Ungkap Tiga Kasus TPPO, Korban Direkrut ke Malaysia

BERITAINEWS MAKASSAR —Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Selatan mengungkap tiga laporan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) TPPO PMI di wilayah hukum Polda Sulsel selama periode 13 hingga 19 November 2026.

Bacaan Lainnya

Dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026), Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol Osva, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat.

Ia menegaskan, kepolisian berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, serta sesuai ketentuan hukum.

” Tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan,” tegas Osva.

Berdasarkan hasil pemaparan, terdapat tiga laporan polisi yang ditangani jajaran Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama Satreskrim Polres Bantaeng.

Kasus pertama tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/6/XI/SPKT Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel.

Dalam perkara ini, terdapat dua orang korban berinisial NS dan LN. Sementara itu, seorang terlapor berinisial MDI telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan satu orang lainnya berinisial IQ masih dalam penyelidikan.

Pengungkapan dan penangkapan dilakukan pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 01.00 WITA, di wilayah Siria, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Modus operandi yang digunakan para pelaku yakni merekrut calon pekerja dengan menawarkan pekerjaan ke Sarawak, Malaysia, disertai iming-iming gaji tinggi.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kasus kedua tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/5/X/2026/SPKT Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel, tertanggal 20 Oktober 2026.

Dalam perkara ini, terdapat empat orang korban masing-masing berinisial MR, JM, MH, dan AA. Sementara itu, satu orang berinisial Ahmad Nur telah dicatat sebagai tersangka, sedangkan dua orang lainnya, masing-masing berinisial Ian dan Abi, masih dalam penyelidikan.

Pengungkapan kasus berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2026, sekitar pukul 13.00 WITA, di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros.

Modus yang digunakan juga berupa perekrutan calon pekerja untuk diberangkatkan ke Sarawak, Malaysia dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dan gaji tinggi.

Penyidik telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, di antaranya keterangan pelapor, korban, saksi terkait, keterangan ahli, serta keterangan tersangka.

Kasus ketiga ditangani Satreskrim Polres Bantaeng melalui Laporan Polisi Nomor LP/A/10/XI/2026, tertanggal 18 November 2026.

Dalam laporan tersebut, pelapor berinisial MAA, korban berinisial AL, dan tersangka berinisial HD. Lokasi kejadian berada di wilayah Lasetang, Kabupaten Bantaeng.

Untuk perkara ini, tersangka dipersangkakan dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Ancaman pidana dalam perkara tersebut berupa hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Dalam penanganan ketiga perkara tersebut, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas perkara guna memperkuat proses penegakan hukum.

Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel juga melakukan koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan serta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Makassar.

Langkah selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses pengiriman berkas perkara sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Polda Sulsel menegaskan bahwa upaya pemberantasan TPPO dan perlindungan pekerja migran akan terus ditingkatkan. Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa memastikan legalitas perusahaan penyalur dan prosedur keberangkatan.

Melalui pengungkapan ini, kepolisian berharap masyarakat semakin waspada terhadap praktik perekrutan pekerja migran secara ilegal yang berpotensi mengarah pada eksploitasi dan perdagangan manusia. (Bas)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *