BERITAINEWS MAKASSAR —Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar terus mendorong penyelesaian persoalan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di sejumlah kawasan perumahan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Makassar, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor ATR/BPN, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, tersebut membahas permasalahan PSU di tiga kawasan perumahan, yakni Perumahan Permata Sari, Bumi Tirta Nusantara Gardenia, dan BTN Hartaco Indah.
Koordinasi ini dihadiri Kepala Disperkim Kota Makassar, Mahyuddin, didampingi Sekretaris Dinas Nurhidayat Sukardin, Kepala Bidang PSU Ibrahim Chaidar Said, serta sejumlah staf Bidang PSU Disperkim Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada status dan proses penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, termasuk kelengkapan administrasi serta kejelasan legalitas aset pertanahan.
Pihak ATR/BPN menegaskan bahwa proses penyerahan PSU harus dilakukan oleh pengembang yang bersangkutan. Sementara itu, PSU yang dilepaskan secara sepihak hanya memiliki status *de facto* atau berdasarkan fakta di lapangan, tetapi belum memiliki kekuatan hukum *de jure*.
Penegasan tersebut menjadi perhatian penting dalam penyelesaian persoalan PSU agar aset yang nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dan administrasi yang jelas.
Selain itu, pihak ATR/BPN telah melakukan pengecekan terhadap sejumlah sertifikat PSU guna mempercepat proses penyerahan aset perumahan.
Sebagai tindak lanjut, Disperkim Kota Makassar diminta menyampaikan surat pengantar pengambilan sertifikat agar dokumen pertanahan tersebut dapat segera diproses oleh ATR/BPN.
Melalui koordinasi ini, Disperkim Makassar berupaya mempercepat penyelesaian persoalan PSU di sejumlah kawasan perumahan dengan mengedepankan tertib administrasi, kepastian hukum, serta kesesuaian terhadap ketentuan pertanahan yang berlaku.
Penyelesaian penyerahan PSU diharapkan dapat memberikan kejelasan status aset sekaligus mendukung pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan secara lebih tertib oleh pemerintah daerah. (*)
