BERITAINEWS MAKASSAR —Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar mengikuti kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Makassar, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut membahas Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 42 Tahun 2023.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan pedoman pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kepala Disperkim Kota Makassar, Mahyuddin, hadir bersama Sekretaris Disperkim, Nurhidayat Sukardin. Keduanya mengikuti pembahasan untuk memastikan substansi regulasi sesuai dengan kebutuhan program perumahan daerah.
Mahyuddin mengatakan, proses pengharmonisasian ini penting untuk menghasilkan regulasi yang jelas, tepat, dan mudah diterapkan dalam pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, penyempurnaan aturan diperlukan agar mekanisme pemberian bantuan rumah dapat berjalan lebih efektif serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembaruan regulasi tersebut, Disperkim Kota Makassar berharap pelaksanaan program bantuan stimulan penyediaan rumah layak huni semakin optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. (*)
