BERITAINEWS MAKASSAR —Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pembenahan sistem pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dijajaki yakni menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mengintegrasikan sistem mobilisasi dan pengangkutan sampah berbasis digital.
Dalam penjajakan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat bertemu dengan Owner PT Yutaka Trans, Fabio dan Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Helmy Budiman menyampaikan dukungannya terhadap rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah kota dan pihak swasta menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kebersihan, khususnya dalam sistem mobilisasi dan pengangkutan sampah.
“Kami sangat mendukung kerja sama antara Pemkot Makassar dan pihak swasta untuk pembenahan sistem mobilisasi dan pengangkutan sampah berbasis digital,” ujar Helmy.
Ia menilai, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu meningkatkan pengawasan operasional armada kebersihan sekaligus mendorong pelayanan yang lebih efektif, terukur, dan transparan.
Dalam pertemuan itu, pihak PT Yutaka Trans memaparkan konsep pengelolaan operasional armada pengangkut sampah dengan dukungan teknologi Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System.
Melalui teknologi tersebut, pergerakan armada pengangkut sampah dapat dipantau secara real time, mulai dari titik penjemputan hingga lokasi pembuangan akhir.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik penjajakan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembenahan sistem pengangkutan sampah harus disesuaikan dengan kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta pola pelayanan kebersihan di Kota Makassar yang cukup kompleks.
Menurut Munafri, sistem operasional pengangkutan sampah yang selama ini berjalan dengan pola berbeda di setiap kecamatan perlu diarahkan menjadi satu sistem yang lebih terintegrasi.
Dengan demikian, pengawasan terhadap pergerakan armada, efektivitas pelayanan, hingga distribusi pengangkutan sampah dapat dilakukan secara lebih terukur dan transparan.
Munafri juga menekankan bahwa kebutuhan pengangkutan sampah di setiap wilayah tidak bisa disamaratakan.
“Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan pengangkutan sampah di setiap wilayah tidak bisa disamakan,” katanya.
Karena itu, penerapan sistem digital diharapkan mampu menghadirkan pola pengangkutan sampah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masing-masing wilayah.
Penjajakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar memperkuat tata kelola persampahan melalui inovasi teknologi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan bagi masyarakat. (*)







