BERITAINEWS, PALU – Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk kepada negara dinilai jauh lebih besar dibandingkan keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Pada 2024, pembayaran Vale kepada negara mencapai sekitar 204 juta dolar AS, sementara laba bersih perusahaan tercatat sekitar 57 juta dolar AS.
Perbandingan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Profesional Lemhannas, Edi Permadi, di sela penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026). Ia menilai manfaat pertambangan legal tidak semestinya hanya diukur dari keuntungan perusahaan.
Menurut Edi, penerimaan negara dari sektor pertambangan mencakup berbagai komponen, mulai dari pajak, royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dividen, hingga kewajiban pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
“Manfaat yang diterima negara tidak dapat diukur hanya dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada akhir tahun. Ada banyak kontribusi lain yang harus diperhitungkan secara menyeluruh,” kata Edi.
Ia menjelaskan, kontribusi perusahaan tambang telah mengalir kepada negara sejak proses produksi mineral berlangsung. Selain royalti dan PNBP, perusahaan juga memiliki kewajiban membayar pajak pusat maupun daerah serta memenuhi berbagai ketentuan investasi dan pengelolaan sumber daya alam.
Edi mencontohkan Vale Indonesia yang menjalankan operasional pertambangan dan pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data 2024 yang dipaparkannya, pembayaran perusahaan kepada negara mencapai sekitar 357 persen dari laba bersih yang dibukukan pada periode tersebut.
“Kontribusi pertambangan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keuntungan perusahaan,” ujarnya.
Di luar kewajiban fiskal, perusahaan juga menjalankan program hilirisasi, reklamasi, pascatambang, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Vale turut menerapkan pemanfaatan energi dari pembangkit listrik tenaga air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan sejumlah program pengurangan emisi sebagai bagian dari komitmen lingkungan dan ESG.
Edi menilai kewajiban tersebut menjadi pembeda antara perusahaan pertambangan legal dan aktivitas tambang ilegal. Pertambangan yang beroperasi sesuai ketentuan memberikan penerimaan kepada negara, sedangkan aktivitas ilegal berpotensi menghilangkan pendapatan sekaligus meninggalkan kerusakan lingkungan.
Ia juga menyoroti kebijakan royalti nikel Indonesia yang mengalami penyesuaian pada 2025. Tarif royalti yang sebelumnya berada di angka 10 persen kini menggunakan skema progresif sekitar 14 hingga 19 persen, bergantung pada harga komoditas.
Menurutnya, besarnya manfaat sektor pertambangan juga perlu dihitung melalui kepemilikan nasional. Dalam konteks Vale Indonesia, masuknya MIND ID sebagai pemegang saham dengan kepemilikan sekitar 34 persen dinilai memperkuat partisipasi Indonesia dalam pengelolaan aset strategis mineral.
Edi menyebut setidaknya terdapat empat aspek utama untuk menilai manfaat pertambangan, yakni penerimaan fiskal, perlindungan lingkungan, pembangunan sosial masyarakat, serta peningkatan kepemilikan nasional.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya kepastian regulasi, khususnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Proses persetujuan pada awal 2026 dinilai sempat memberikan tekanan terhadap aktivitas industri karena sejumlah perusahaan harus menyesuaikan rencana produksi dan investasinya.
Karena itu, penyusunan RKAB 2027 diharapkan berlangsung lebih terukur dan tepat waktu. Perusahaan yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik perlu mendapatkan kepastian administratif lebih awal agar perencanaan investasi, produksi, pembiayaan, dan hilirisasi dapat berjalan optimal.
“Pengawasan harus tetap kuat, tetapi proses perizinan dan persetujuan administratif juga perlu berjalan tepat waktu agar tidak menghambat investasi dan agenda hilirisasi nasional,” tegas Edi.
Ia menilai pemberantasan pertambangan ilegal harus menjadi perhatian utama pemerintah. Selain tidak memberikan kontribusi penerimaan negara secara semestinya, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat.
Edi menegaskan, reformasi tata kelola pertambangan harus mengedepankan penegakan hukum, transparansi penerimaan negara, pengawasan lingkungan, serta kepastian investasi. Dengan demikian, kekayaan mineral Indonesia dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berpandangan, gagasan agar 70 persen manfaat pertambangan kembali kepada negara tidak harus dipertentangkan dengan kepentingan investasi. Keduanya dapat berjalan beriringan melalui tata kelola yang memastikan penerimaan negara, peningkatan kepemilikan nasional, penguatan industri hilir, dan perlindungan lingkungan.(**)







