BERITAINEWS MAKASSAR —Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan bersama Exco kabupaten/kota akan menggelar aksi pada September 2026. Aksi tersebut digelar untuk menyikapi persoalan energi yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, mulai dari kelangkaan BBM, sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram hingga pemadaman listrik bergilir.
Ketua Exco Partai Buruh Ahmad Rianto mengatakan, kondisi tersebut telah menjadi persoalan serius yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan penyelesaian dari pemerintah maupun pihak terkait.
“Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan dengan seluruh Exco kabupaten/kota akan melakukan aksi pada Kamis tanggal 17 untuk menyikapi situasi kondisi di Sulawesi Selatan hari ini,” kata Rianto, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM, LPG dan pemadaman listrik tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai kondisi tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Rianto juga menyoroti adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat yang dinilai turut berpengaruh terhadap kondisi di daerah. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah persoalan tersebut berkaitan dengan pengurangan subsidi atau kebijakan lainnya.
“Kita belum tahu apakah ini terjadi pengurangan subsidi atau pengurangan apa yang sifatnya itu mempengaruhi secara langsung ketersediaan bahan bakar kita, ketersediaan gas kita dan yang mempengaruhi terhadap pasokan listrik,” ujarnya.
Ia menyebut antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kini terjadi hampir di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, masyarakat juga kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram, sementara pemadaman listrik bergilir masih berlangsung.
Menurut Rianto, persoalan energi tersebut bukan sekadar masalah antrean BBM, tetapi menyangkut kepentingan dan kedaulatan pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Persoalan energi ini bukan hanya semata-mata kepada persoalan antre dan segala macam. Ini persoalan kedaulatan daerah, persoalan kedaulatan pemerintah Sulawesi Selatan dan kabupaten kota kita,” tegasnya.
Partai Buruh, kata dia, mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus mengambil sikap dan mencari solusi konkret agar masyarakat tidak terus menjadi korban.
“Kita membiarkan rakyat kita mengantri BBM sampai berkilo-kilo, begadang dan segala macam. Ibu-ibu kita biarkan susah mendapatkan gas, ditambah lagi dengan pemadaman bergilir,” katanya.
Karena itu, melalui aksi 17 September mendatang, Partai Buruh akan mendesak Pertamina dan pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan energi tersebut.
Pihaknya juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan, wali kota, dan bupati menunjukkan langkah nyata dalam menangani kelangkaan BBM, LPG, serta pemadaman listrik.
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apa yang bisa dilakukan oleh gubernur, apa yang bisa dilakukan oleh wali kota dan bupati? Masa kita biarkan rakyat kita mengantri BBM, membiarkan rakyat kita susah mendapatkan gas LPG, listriknya dipadamkan, dan kita tidak bisa bersikap apa-apa,” ujarnya.
Rianto menilai antrean panjang BBM merupakan salah satu tanda adanya persoalan serius dalam sektor energi yang harus segera diantisipasi.
“Ketika antrean BBM itu, itu tanda-tanda krisis. Itu tanda-tanda krisis dan bisa menyebabkan chaos. Ini yang harus mereka pahami,” katanya.
Ia menegaskan Partai Buruh tidak ingin masyarakat terus diminta bersabar tanpa adanya solusi. Menurutnya, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi dan mitigasi agar persoalan energi tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
“Ini persoalan mendasar, persoalan energi. Kita tidak mungkin membiarkan rakyat bersabar terus. Harus ada sikap tegas,” pungkasnya. (Bn)
