BERITAINEWS MAKASSAR —Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 hingga posisi 31 Mei 2026. Realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp20,73 triliun atau tumbuh 8,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Paparan kinerja APBN tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Jumat (19/6/2026).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan yang saat ini dijabat Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, yang diwakili Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Alimuddin Lisaw, menyampaikan bahwa APBN terus hadir menjaga aktivitas ekonomi, mendukung pembangunan, dan memperkuat optimisme masyarakat Sulawesi Selatan di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Hingga Mei 2026, Sulsel memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan anggaran yang terus meningkat,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi penerimaan mencapai Rp6,03 triliun atau 32,77 persen dari target. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp4,23 triliun, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,09 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp2,22 triliun.
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp111,27 miliar atau 29,80 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp1,69 triliun atau 46,18 persen dari target yang ditetapkan.
Pada sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp8,66 triliun atau 35,11 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial.
Belanja pegawai mencapai Rp5,10 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 108 ribu aparatur, terdiri atas TNI/Polri, dosen, guru, PNS, dan PPPK. Sedangkan belanja modal sebesar Rp1,12 triliun dimanfaatkan untuk sejumlah proyek infrastruktur strategis, termasuk preservasi jalan dan jembatan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Kota Palopo.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Penyaluran terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp8,72 triliun atau 48,28 persen dari pagu.
Selain mendukung pembangunan daerah, APBN juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hingga Mei 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,92 juta penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Program lain yang turut diperkuat yakni Koperasi Merah Putih dengan lebih dari 3.000 koperasi yang telah memiliki NPWP maupun NIB, serta mencatat 28.632 transaksi dengan dampak ekonomi mencapai Rp362,84 juta.
Pada sektor pendidikan, pemerintah telah merealisasikan 16 Sekolah Rakyat yang menampung 1.750 siswa dan tengah melanjutkan pembangunan sembilan sekolah baru dengan pagu anggaran Rp1,75 triliun.
Sementara itu, dukungan terhadap sektor produktif juga terus diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur dengan subsidi bunga Rp683,23 miliar. Selain itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membantu pembiayaan 5.292 unit rumah dengan nilai Rp689,80 miliar.
Kementerian Keuangan menilai hingga akhir Mei 2026, APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dukungan belanja negara, transfer ke daerah, dan pembiayaan sektor produktif menjadi fondasi penting dalam menggerakkan ekonomi, memperkuat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan
