BERITAINEWS MAKASSAR —Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan mengungkap praktik penyalahgunaan gas LPG subsidi 3 kilogram yang dioplos ke dalam tabung gas nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di Kota Makassar.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AA (47) di sebuah lokasi yang berada di Jalan Kedamaian Selatan 1, BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 Wita.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan setelah polisi menerima informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta pelanggaran perlindungan konsumen.
“Pelaku melakukan pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram ke dalam tabung gas nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram,” ungkap Didik saat memberikan keterangan, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui menjalankan aktivitas ilegal tersebut sejak Agustus 2026. Dari praktik itu, pelaku diperkirakan telah memperoleh keuntungan mencapai Rp55,2 juta.
Adapun barang bukti yang diamankan polisi meliputi 100 tabung LPG 3 kilogram, enam tabung LPG 5,5 kilogram, 21 tabung LPG 12 kilogram, dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil pikap, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.
Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Hardiansyah menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang diterima penyidik pada Minggu (8/11/2026).
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim penyidik Subdit I Ditreskrimsus kemudian melakukan penindakan di lokasi pada Senin (9/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui membeli gas LPG subsidi 3 kilogram dari sejumlah pangkalan dan toko campuran dengan harga bervariasi, mulai Rp19 ribu hingga Rp25 ribu per tabung.
Gas tersebut kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi menggunakan alat transfer khusus. Dalam prosesnya, pelaku memanfaatkan ember berisi es batu atau air untuk membantu memperlancar proses pemindahan gas.
“Tabung LPG 3 kilogram ditempatkan di bagian atas, sedangkan tabung ukuran lebih besar berada di bawah. Setelah proses pemindahan, tabung ditimbang untuk memastikan berat gas sesuai ukuran yang akan dijual,” jelas Taufik.
Aktivitas pengoplosan tersebut dilakukan sekitar 20 hari setiap bulan. Pelaku menjalankan seluruh proses seorang diri sebelum mendistribusikan tabung hasil oplosan kepada masyarakat umum dan warung makan menggunakan mobil pikap.
Untuk pemasaran, tabung ukuran 5,5 kilogram dijual seharga Rp100 ribu per tabung. Sementara tabung ukuran 12 kilogram dipasarkan dengan harga Rp200 ribu.
Dari setiap tabung ukuran 5,5 kilogram, pelaku meraup keuntungan sekitar Rp60 ribu. Sedangkan untuk tabung ukuran 12 kilogram, keuntungan yang diperoleh mencapai Rp120 ribu per tabung.
Dengan pola tersebut, keuntungan yang dikumpulkan pelaku sejak Agustus 2026 hingga pengungkapan mencapai Rp55,2 juta.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pelaku juga dikenakan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Ancaman pidana untuk tindak pidana migas maksimal enam tahun penjara. Sementara pelanggaran perlindungan konsumen diancam pidana maksimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengapresiasi langkah Polda Sulsel dalam mengungkap praktik penyalahgunaan LPG subsidi tersebut.
Menurutnya, pengungkapan ini penting untuk menjaga distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan bisnis ilegal.
Lilik juga mengungkapkan bahwa lokasi yang menjadi tempat pengoplosan tersebut sebelumnya merupakan penyalur atau pangkalan LPG 3 kilogram. Namun, pangkalan itu sudah tidak aktif sejak November 2023.
“Sudah tidak ada lagi penyaluran LPG 3 kilogram dari PT Angin Laut sejak November 2023. Pangkalan tersebut juga sudah diputus hubungan usahanya atau PHU,” jelas Lilik.
Dengan demikian, Pertamina memastikan tidak lagi menyalurkan LPG subsidi melalui pangkalan tersebut sejak pemutusan hubungan usaha dilakukan.
Pengungkapan ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pengawasan distribusi LPG subsidi agar hak masyarakat yang berhak menerima energi bersubsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. (Bas)
