BERITAINEWS, MOROWALI – Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi perhatian dalam upaya menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
PT Vale Indonesia Tbk bersama Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forkopimda, serta tokoh masyarakat menggelar sosialisasi mekanisme penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali.
Kegiatan tersebut membahas status dan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk penyelesaian aktivitas yang telah berlangsung serta upaya mencegah perambahan dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai ketentuan.
Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, mengatakan sebagian kawasan hutan yang berada dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.
“Sebagian kawasan hutan dalam areal PPKH selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” ujar Wafir.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat diperlukan agar proses penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan memiliki kejelasan serta tidak mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.
Vale Indonesia, lanjutnya, berupaya membangun komunikasi terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.
Perusahaan tersebut mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare. Dalam wilayah operasionalnya, Vale Indonesia juga memiliki kewajiban sebagai pemegang PPKH, termasuk menjalankan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta menyelesaikan pemanfaatan atau hak pihak ketiga sesuai ketentuan.
Dalam sosialisasi tersebut, para pihak turut membahas penetapan tanggal pengakuan atau *Cut Off Date* (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH Vale Indonesia. Penetapan ini dimaksudkan untuk memperjelas batas waktu pengakuan aktivitas pemanfaatan serta ruang lingkup penyelesaian dan perlindungan kawasan.
**Penyelesaian Melalui Pemulihan Mata Pencaharian**
Dalam proses selanjutnya, Vale Indonesia akan melakukan identifikasi terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program. Pendataan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait.
Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan mekanisme penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian atau *Livelihood Restoration Program* (LRP), sesuai ketentuan yang berlaku.
Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh alternatif sumber penghasilan melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, serta peluang kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Meski demikian, mekanisme penyelesaian tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan pembukaan lahan baru maupun memperluas aktivitas perambahan di kawasan hutan.
Melalui koordinasi multipihak, proses penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan di Morowali diharapkan berjalan berdasarkan data yang dapat diverifikasi, memberikan kejelasan bagi pihak terkait, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.(**)
