BERITA INEWS, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden Jokowi menyaksikan vaksinasi karyawan industri keuangan di BEI.
Pemerintah berencana akan membuka program vaksin berbayar mulai 2022. Rabu (25/8).Selain itu berita tentang panggilan Satgas BLBI kepada Tommy Soeharto dan 48 obligor dan debitur lainnya juga menjadi berita yang banyak dibaca.
Berikut merangkumnya:Pemerintah Akan Mulai Program Vaksin Berbayar di 2022 Mulai tahun depan pemerintah berencana membuka program vaksinasi berbayar. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat mampu.”Untuk mereka yang akan melakukan boosting, untuk vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan tahun depan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Badan Anggaran DPR bersama pemerintah, Rabu (25/8).Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada sekitar 27 juta orang yang direncanakan mengikuti program vaksin berbayar tersebut.Sementara masyarakat lainnya masih akan mendapatkan vaksinasi gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Banggar DPR mengatakan, program vaksinasi gratis masih akan dilakukan kepada 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 189 juta penduduk. Vaksinasi gratis ini juga akan diutamakan bagi penerima bantuan iuran (PBI) JKN. Untuk anggaran vaksin di 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 3 triliun.
Utang Rp 2,6 Triliun Tommy Soeharto di BLBI Jadi Rp 9,78 Triliun?Tommy Soeharto.
Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau Satgas BLBI memanggil Tommy Soeharto ke Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (26/8) pukul 15.00 WIB. Pemanggilan ini terkait tunggakannya kepada BLBI sebesar Rp 2,6 triliun di tahun 2009.Bila tahun 2009 nilai tunggakannya sebesar Rp 2,6 triliun, jika dihitung menggunakan Future Value (FV) dengan mengambil data suku bunga (i) periode 2009 hingga 2020 (t) sebagai perhitungan.Hasilnya, nilai tunggakan BLBI Tommy dari Rp 2,6 triliun (Present Value/ PV), membengkak menjadi Rp 9,78 triliun (FV) pada tahun 2020.48 Obligor dan Debitur Lainnya Juga Dipanggil Satgas BLBI.
Selain Tommy Soeharto, Satgas BLBI ternyata juga memanggil 48 obligor dan debitur terkait kasus BLBI.Menko Polhukam Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau Satgas BLBI mengatakan, 48 obligor dan debitur terkait BLBI itu memiliki total kewajiban mengembalikan utang kepada negara sebesar Rp 111 triliun. Dia menegaskan jika pihak yang dipanggil mangkir, maka bisa dibawa menjadi kasus pidana karena memenuhi unsur pidana korupsi.”Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh utang tidak dibayar” tegas Mahfud dalam tayangan di akun Youtube Kemenko Polhukam.(*)
